Fraksi-fraksi di DPR
telah menyatakan sikap resminya soal kenaikan harga bahan bakar minyak.
Terakhir kemarin, Kamis 13 Juni 2013, ada tiga fraksi yang mengumumkan sikap
final mereka, yaitu Gerindra, Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Meskipun tak berada di
barisan partai koalisi pendukung pemerintah, Gerindra mendukung kenaikan harga
BBM. “Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Alokasi
subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat, terutama
infrastruktur,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
Namun partai binaan
Prabowo Subianto itu menekankan pada rawannya program Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Gerindra
menganggap program tersebut rentan menjadi alat kepentingan politik penguasa
menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.
Sementara itu, Hanura
menolak kenaikan harga BBM maupun kompensasi BLSM. Partai pimpinan Wiranto ini
berpendapat tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Hanura menuding kenaikan harga BBM hanya upaya pemerintah untuk menutupi
kegagalan mereka mengelola keuangan negara.
PKS melalui Ketua
Fraksinya di DPR, Hidayat Nur Wahid, juga menyatakan tetap pada pendirian awal
mereka menolak kenaikan harga BBM. Apalagi kenaikan ini dilakukan menjelang
bulan puasa dan lebaran. Tanpa kenaikan BBM pun, kata PKS, harga barang-barang
kebutuhan pokok sudah naik. Maka kini akan semakin naik. “PKS akan menerima
konsekuensi atas sikap penolakan tersebut,” kata Hidayat.
Sebelumnya, PDIP pun
telah menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Partai banteng moncong
putih ini menganggap kenaikan harga BBM akan menyusahkan kondisi masyarakat.
Fungsionaris PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, harga BBM akan naik padahal
baru sekitar 30 persen anggaran subsidi yang terpakai. “Maka ke mana sisa
anggaran subsidi itu?” kata dia.
Peta
Politik
Lima fraksi yang
tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab) sudah jelas
mendukung pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka adalah Demokrat, Golkar, PAN,
PPP, dan PKB. Gabungan lima fraksi itu saja sesungguhnya telah cukup memuluskan
rencana kenaikan harga BBM.
Maka tak berlebihan
bila politisi Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan pembangkangan PKS terhadap
koalisi sebetulnya tidak berpengaruh. “Kami, koalisi tanpa PKS, pun sudah 60
persen lebih di parlemen. Oposisi di bawah 10 persen. Jadi tak berpengaruh
apakah PKS mau bergabung dengan koalisi atau jadi oposisi soal BBM ini,” kata
Ruhut.
Untuk diketahui,
anggota Fraksi Demokrat di DPR berjumlah 148 orang, Golkar 106 orang, PAN 46
orang, PPP 38 orang, dan PKB 28 orang. Total gabungan anggota kelima fraksi
koalisi itu mencapai 366 orang. Sementara total anggota DPR dari seluruh fraksi
berjumlah 560 orang. Dengan komposisi itu, sudah jelas fraksi pendukung
kenaikan harga BBM akan menang telak di DPR.
Itu belum ditambah
dukungan Gerindra terhadap kenaikan harga BBM. Bila ditambah Gerindra yang
berada di luar koalisi, maka jumlah anggota DPR yang mendukung kenaikan harga
BBM akan meningkat menjadi 392 orang. Jumlah sebanyak ini tak mungkin didulang
oleh fraksi-fraksi yang menentang kenaikan harga BBM.
Untuk diketahui,
anggota Fraksi PDIP di DPR berjumlah 94 orang, PKS 57 orang, dan Hanura 17
orang. Total jumlah anggota ketiga fraksi itu digabung hanya 168 orang.
Sedikitnya jumlah kekuatan penentang kenaikan harga BBM itu disadari pula oleh
PDIP. “Kami sangat butuh banyak dukungan dari berbagai pihak,” kata Rieke.
Maka, ujar Ruhut, bila
rapat paripurna DPR untuk mengambil keputusan soal BBM itu terpaksa melalui
voting, partai koalisi pemerintah yakin akan memenangi pertarungan itu.
“Apalagi di Setgab ada partai besar dan berpengalaman seperti Golkar. Jadi kami
pasti menang,” kata dia.
Alasan
BBM naik
Menteri Keuangan Chatib
Basri menyatakan, pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi karena neraca
perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar US$1,62 miliar pada
April 2013. Salah satu hal yang medorong terjadinya defisit adalah karena adanya
kenaikan impor migas sebesar 9,5 persen dari US$3,6 miliar pada Maret menjadi
US$3,9 miliar pada bulan April.
“Oleh karena itu sangat
mendesak untuk menaikkan BBM, karena hal ini menjadi penyebab impor migas,”
ujar Chatib. Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi masyarakat tidak
seimbang dengan produksi minyak Indonesia yang terus menurun ke depannya. Untuk
itu kenaikan harga BBM diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM masyarakat.
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pun meminta seluruh elit politik mendukung kebijakan kenaikan harga
BBM yang menurutnya dilakukan dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara.
“Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya para elit politik
untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik
menjelang Pemilu 2014,” kata dia.
Pendapat
Saya :
Menurut pendapat saya
BBM naik boleh-boleh saja dengan harga harga yang sewajarnya. Dan subsidi dari
BBM sebelumnya dialokasikan ke bidang yang lain, misal pendidikan, kesehatan,
infrastruktur dan masih banyak bidang yang lainnya yang perlu di perhatikan
pemerintah. Jadi walaupun disatu sisi BBM naik, tetapi di bidang yang lain
tingkatkan kesejahteraannya jadi biar ada keseimbangan. Tanpa kita tidak
menutup mata terhadap lingkungan disekitar kita, kebanyakan yang menggunakan
BBM subsidi adalah orang-orang yang mampu yang tidak sepantasnya mendpatkan hak
itu.
Referensi :
0 komentar:
Posting Komentar